SEMARANG-Topjurnal.com, Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Open Gov Week 2026, Inspektorat Kota Semarang bersama PATTIRO Semarang menggelar diskusi publik bertema “Digital Democracy dan Akuntabilitas Publik: Memperkuat Peran Masyarakat dalam Mengawal Belanja Publik” di Balai Utama Kecamatan Semarang Tengah, Jalan Taman Seteran No. 1 Miroto, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, yakni Dani Retnaningsih Soekardi dari Inspektorat Kota Semarang, Muklis Raya dari PATTIRO Semarang, serta Alfiana Qisthi SH LLM dari TIFA Foundation. Turut hadir pula sejumlah tamu undangan dari unsur masyarakat, organisasi sipil, akademisi, hingga pemerhati kebijakan publik.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif dengan mengangkat pentingnya peran masyarakat dalam mengawal transparansi anggaran pemerintah melalui pemanfaatan teknologi digital dan keterbukaan data publik.
Dalam pemaparannya, Alfiana Qisthi menyampaikan bahwa masyarakat dapat berkolaborasi bersama pemerintah dalam memanfaatkan data LPSE dan SIRUP sebagai sarana transparansi publik terkait anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Melalui keterbukaan data digital seperti LPSE dan SIRUP, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut mengawasi proses pengadaan barang dan jasa sehingga transparansi dan akuntabilitas publik dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Hal tersebut diperkuat oleh Muklis Raya dari PATTIRO Semarang yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran pembangunan pemerintah demi terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Menurutnya, pengawasan masyarakat tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, namun juga perlu adanya monitoring, evaluasi, dan review pasca pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kekurangan dari program kerja pemerintah.
“Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat diperbaiki apabila masih terdapat kekurangan,” jelasnya.
Sementara itu, Dani Retnaningsih Soekardi menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran menjadi salah satu langkah penting dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Melalui kegiatan Open Gov Week 2026 ini, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi, mengevaluasi, serta mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
