Topjurnal.com
JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan sejumlah langkah strategis dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (28/10/2026). Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui tiga agenda utama yang berkaitan dengan persiapan demutualisasi bursa, pemanfaatan saldo laba ditahan, serta rencana kerja dan anggaran perseroan untuk tahun buku 2027.
Rapat yang berlangsung secara luring itu dihadiri oleh 88 pemegang saham, dengan tingkat kehadiran mencapai 98,88 persen dari seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara. Seluruh agenda utama memperoleh persetujuan bulat, mencerminkan dukungan pemegang saham terhadap arah kebijakan dan pengembangan BEI ke depan.
Salah satu keputusan penting dalam RUPSLB tersebut adalah persetujuan atas perubahan sejumlah ketentuan Anggaran Dasar BEI sebagai bagian dari persiapan demutualisasi bursa efek. Langkah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.
Dalam pelaksanaannya, BEI berkomitmen menjaga independensi perseroan dengan mengedepankan koordinasi dan komunikasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga negara, serta institusi pemerintah terkait. Perubahan Anggaran Dasar tersebut baru akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan memenuhi ketentuan administrasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
Selain perubahan Anggaran Dasar, pemegang saham juga menyetujui penggunaan saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan auditan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. Persetujuan ini mencakup pengalokasian dana sebesar Rp2 triliun sebagai cadangan operasional dan pengembangan perseroan, sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 13 Tahun 2026.
BEI turut menyetujui pembagian dividen tunai khusus kepada pemegang saham yang berhak berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 27 Oktober 2026. Total dividen khusus yang dialokasikan mencapai Rp1,564 triliun atau setara dengan Rp17 miliar per saham. Pelaksanaan penggunaan saldo laba ditahan tersebut dilakukan setelah RKAT 2027 dan Anggaran Dasar memperoleh persetujuan OJK.
Dalam agenda berikutnya, Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, memaparkan capaian dan rencana pengembangan pasar modal yang dijalankan sepanjang 2026 bersama Self-Regulatory Organization (SRO), dengan dukungan OJK serta berbagai pemangku kepentingan.
Sejumlah kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi pasar dan memperkuat perlindungan investor. Inisiatif tersebut meliputi penyempurnaan metodologi High Shareholding Concentration (HSC) pada 14 Juli 2026, peluncuran IDX Green Equity Designation pada 31 Juli 2026, penerbitan ketentuan baru Papan Pemantauan Khusus pada 28 September 2026, serta penyempurnaan tahap kedua Peraturan I-A pada 9 Oktober 2026.
Dari sisi perdagangan dan likuiditas, BEI menyempurnakan Program Liquidity Provider Saham pada 25 September 2026 dan menyesuaikan batas minimum harga saham dari Rp50 menjadi Rp1 pada 28 September 2026. BEI juga mulai menerapkan Intraday Short Selling (IDSS) pada 1 Oktober 2026. Sementara itu, penyesuaian sementara batas bawah Auto Rejection (ARB) saham menjadi 7 persen secara asimetris diberlakukan pada 19 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Upaya memperluas alternatif investasi juga dilakukan melalui peluncuran ETF Emas pada 10 Agustus 2026. Hingga saat ini, tujuh ETF Emas telah tercatat di BEI dan dikelola oleh tujuh Manajer Investasi, sehingga memberikan tambahan pilihan instrumen investasi bagi masyarakat.
Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa berbagai inisiatif tersebut akan terus dikembangkan melalui program kerja yang terarah dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pasar modal Indonesia yang semakin maju, inklusif, transparan, serta mampu bersaing di tingkat global.
