JAKARTA-Topjurnal.com, Bangsa Indonesia tidak pernah kekurangan nilai luhur. Dari Sabang hingga Merauke, berbagai suku bangsa mewariskan ajaran tentang kejujuran, kehormatan, solidaritas, gotong royong dan hidup berdampingan.
Namun, ketika sebagian pewaris nilai-nilai tersebut memasuki ruang kekuasaan, muncul paradoks yang sulit diabaikan.
Orang yang di kampung dikenal santun, religius dan gemar membantu, dalam jabatan publik justru sebagian terseret praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Mengapa nilai luhur yang ditanamkan sejak kecil seolah menghilang ketika berhadapan dengan kekuasaan dan uang negara?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu sorotan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam press release bertajuk “Pudarnya Kearifan Lokal”, 25 September 2026.
Komaruddin menilai, persoalan tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan kearifan lokal. Persoalannya justru terletak pada kegagalan mentransformasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem dan budaya birokrasi modern.
Dari Unggah-Ungguh hingga Pela Gandong
Komaruddin mengingat kembali beragam kearifan lokal yang pernah dikenalnya sejak masa sekolah hingga menjadi mahasiswa.
Masyarakat Jawa mengenal unggah-ungguh, tepa selira dan gotong royong. Masyarakat Minangkabau memiliki pepatah dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang, yang mengajarkan kemampuan menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial tanpa kehilangan martabat.
Masyarakat Bugis memiliki prinsip siri’ na pacce, yang berkaitan dengan kehormatan dan solidaritas. Masyarakat Bali mengenal Tri Hita Karana, tentang harmoni antara manusia, alam dan Tuhan.
Sementara di Maluku terdapat nilai pela gandong, yang menegaskan persaudaraan di tengah perbedaan.
Semua nilai tersebut memiliki satu benang merah: manusia harus menjaga martabat, menghormati sesama, saling membantu dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Tetapi ketika seseorang memasuki lingkungan birokrasi dan politik, medan sosialnya berubah.
Ketika Tetangga Berganti Menjadi Angka Anggaran
Di lingkungan masyarakat tradisional, perilaku seseorang diawasi oleh komunitas yang mengenalnya secara langsung.
Orang yang mencuri, berbohong atau mengingkari janji akan menghadapi sanksi sosial. Seorang tokoh masyarakat juga dinilai terutama dari integritas dan keteladanannya, bukan semata dari jabatan maupun gelarnya.
Berbeda dengan dunia birokrasi modern.
Di ruang kekuasaan, seseorang dapat berhadapan dengan proyek bernilai besar, anggaran negara, kewenangan perizinan, pengisian jabatan hingga keputusan kebijakan.
Korban dari sebuah keputusan yang salah pun sering kali tidak berada di hadapan pejabat yang membuat keputusan.
Di sinilah muncul jarak psikologis.
Ketika seseorang mengambil milik tetangganya, ia berhadapan langsung dengan wajah orang yang dirugikan. Tetapi ketika uang negara disalahgunakan, rakyat yang kehilangan haknya sering kali hanya hadir sebagai angka dalam laporan anggaran.
Menurut Komaruddin, kondisi tersebut dapat membuat korupsi terasa lebih mudah dilakukan.
Gotong Royong yang Berubah Menjadi Korupsi Berjamaah
Persoalan semakin rumit ketika solidaritas kelompok dibawa ke dalam pengelolaan negara tanpa dibarengi etika kepentingan publik.
Gotong royong yang semula berarti saling membantu dapat berubah makna ketika diterapkan dalam praktik birokrasi yang sarat kepentingan.
Pemberian proyek kepada kerabat, orang dekat atau kelompok tertentu dapat membuka ruang bagi nepotisme dan primordialisme.
Solidaritas pun berpotensi berubah menjadi kolusi.
Ketika praktik tersebut dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan orang yang memiliki kekuasaan, para pelaku dapat saling melindungi. Ketika persoalan terbongkar, pihak yang berada di posisi bawah tidak jarang menjadi pihak yang dikorbankan.
Bukan Hanya Soal Moral, Tetapi Juga Sistem
Komaruddin mengingatkan bahwa korupsi tidak semata-mata disebabkan kelemahan moral individu.
Sistem yang membuka peluang, memberikan insentif dan menghadirkan pembenaran juga dapat menjadi faktor pendorong.
Setidaknya terdapat tiga titik rawan.
Pertama, kewenangan yang besar. Pejabat memiliki kekuasaan menentukan anggaran, proyek, perizinan, jabatan hingga kebijakan.
Kedua, jarak antara keputusan dan dampak. Keputusan dari balik meja tidak selalu membuat pejabat melihat langsung masyarakat yang kehilangan hak akibat keputusan tersebut.
Ketiga, normalisasi korupsi. Ketika suap, gratifikasi, komisi dan permainan anggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa, orang yang semula idealis dapat terdorong untuk ikut menyesuaikan diri.
Dalam kondisi demikian, muncul pembenaran seperti, “Kalau saya tidak ikut, saya akan tersingkir.”
Nilai yang dahulu diajarkan keluarga pun perlahan berhadapan dengan logika baru: bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal ikut atau tersingkir.
Tantangan Besar: Mengubah Local Wisdom Menjadi Civic Wisdom
Komaruddin menegaskan, bangsa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan nilai.
Yang menjadi persoalan adalah bagaimana nilai tersebut diterjemahkan menjadi etika kehidupan bernegara.
Diperlukan transformasi dari local wisdom menjadi civic wisdom, serta dari etika komunal menjadi etika struktural.
Pejabat publik tidak cukup hanya dikenal sebagai pribadi yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakatnya.
Ia juga dituntut mampu menghindari konflik kepentingan, menjaga transparansi, mempertahankan meritokrasi dan menolak tekanan kelompok yang merusak kepentingan publik.
Jabatan bukan fasilitas untuk memperkaya diri.
Jabatan adalah tanggung jawab untuk melayani.
Pada akhirnya, korupsi yang dilakukan oleh sebagian putra daerah bukan bukti bahwa kearifan lokal telah gagal.
Justru tantangan terbesarnya adalah memastikan warisan moral tersebut tidak berhenti di rumah, kampung atau komunitas, tetapi ikut masuk ke ruang birokrasi dan pusat kekuasaan.
Sebab bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar yang memegang jabatan, tetapi juga sistem yang mampu membuat nilai kejujuran tetap hidup ketika kekuasaan, uang dan kepentingan bertemu.
Komaruddin juga menekankan perlunya mengakhiri praktik budaya politik transaksional yang membutuhkan biaya sangat mahal dan dinilai menjadi salah satu sumber munculnya korupsi.
Dari kearifan lokal menuju etika publik. Dari gotong royong menuju pelayanan. Dari kekuasaan menuju tanggung jawab.
