SEMARANG-topjurnal.com, Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus diperkuat di Jawa Tengah. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi PDI Perjuangan, , menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah serta Pemerintah Kelurahan Kembang Arum menggelar Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Perempuan dan Anak.
Kegiatan yang berlangsung di Graha Balai Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat, Kamis (9/7/2026), diikuti ratusan warga bersama tokoh masyarakat sebagai bagian dari penguatan edukasi hukum dan perlindungan perempuan serta anak dari ancaman perdagangan orang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Sekretaris Daerah Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah , Lurah Kembang Arum , Ketua SBMI Jawa Tengah , serta para tokoh masyarakat dan warga Kelurahan Kembang Arum.
Dalam sambutannya, Lurah Kembang Arum Unggul Dedi Setiawan SE MM mengingatkan bahwa kasus TPPO masih menjadi ancaman nyata yang harus diwaspadai seluruh masyarakat. Ia mengimbau warga agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar namun tidak memiliki kejelasan perusahaan maupun prosedur penempatan.
“Jangan mudah tergiur tawaran kerja yang tidak jelas. Pastikan legalitas perusahaan dan prosedurnya benar agar tidak menjadi korban perdagangan orang,” pesannya.
Sementara itu, Rr Maria Tri Mangesti SE menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan TPPO sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Menurutnya, edukasi hukum harus terus diperkuat sehingga masyarakat mampu mengenali berbagai modus perdagangan orang yang kini semakin beragam.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta seluruh warga dalam menghentikan praktik perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan.
“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat harus berani melapor apabila menemukan indikasi TPPO maupun kekerasan terhadap perempuan sehingga dapat segera ditangani,” ujar Maria.
Pada kesempatan yang sama, Haerudin SH MH menjelaskan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur langkah-langkah pencegahan, penanganan korban, hingga koordinasi lintas sektor dalam penanganan TPPO. Ia menekankan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi dan penguatan ketahanan keluarga menjadi kunci utama memutus mata rantai perdagangan orang.
Selain sosialisasi, Rr Maria Tri Mangesti SE juga menyerahkan bantuan bingkisan kepada korban TPPO sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral agar para korban dapat bangkit serta memperoleh perlindungan yang layak.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kelurahan Kembang Arum berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah TPPO.
Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan kepedulian sosial, diharapkan praktik perdagangan orang serta kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Wartawan Agus
Editor Tirta
